Ketua PA Banjarmasin Hadiri Seminar Nasional IKAHI 2017

Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on 29 Maret 2017.

( Ketua Mahkamah Agung Prof Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MA sedang memberikan sambutannya dalam acara seminar nasional di Hotel Mercure)

Banjarmasin | PA Banjarmasin

Ulang Tahun IKAHI ke 64, yang diselenggarakan dengan mengadakan seminar Nasional di Hotel Mercure, Ancol Jakarta 21/3/2017 jam 08.00 sd 12.30 dengan tema : “IKAHI Bertekad Menjaga Kemandirian Dan Profesionalisme Hakim” dan dengan topik seminar “Menjerat korporasi dalam pertanggung jawaban Hukum”.

IKAHI adalah Ikatan Hakim Indonesia yang berdiri tg 20 Maret 1953, merupakan suatu wadah yang mengayomi para hakim di Indonesia dan menjadi alat perjuangan untuk mengawal independen hakim untuk melawan berbagai macam intervensi.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars IKAHI oleh Paduan Suara dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketua Mahkamah Agung Prof Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MA mendapatkan kehormatan untuk membuka seminar dengan pemukulan gong.

Seminar dihadiri oleh 800 orang undangan dari berbagai profesi, di antaranya anggota IKAHI, perwakilan dari Pengadilan Negeri, Agama, TUN, DILMIL, Kejaksaan, pengusaha, advokat dan praktisi hukum lain serta akademisi.

Pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama mendapat jatah 100 eksemplar undangan salah satu Pengadilan yang mendapat undangan tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebanyak 4 orang, undangan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Dr. H.Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi PTA Banjarmasin 2 orang yaitu Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H., dan Drs. Izzuddin HM, S. H, M. H, serta Ketua PA Banjarmasin Dr. H. Murtadlo S.H., M.H

(Ketua PA Banjarmasin Dr. H. Murtadlo S.H., M.H berfhoto bersama KPTA Banjarmasin, Hakim Tinggi Banjarmasin dan KPTA Gorontalo)

Ada 5 orang Nara sumber yang berkompeten di bidangnya menjadi pembicara yang menerangkan soal terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi perlu dijadikan momentum untuk mulai menyasar korporasi yang selama ini terseret pusaran korupsi.

Aparat penegak hukum tak perlu lagi berdalih hukum acaranya tak jelas atau hukum materilnya saling bertentangan. Salah satu nara sumber merupakan Jaksa dari USA yaitu Kevin Feldis yang menyampaikan pengalamannya selama menjadi jaksa di USA. Harapan dari Ketua MA agar PERMA tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan jabatan.