Ketua PA Tarutung Ikuti Acara AIPJ - Puskapa di Jakarta
Jakarta | pa-tarutung.net
Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2013 Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerjasama dengan Australia AID dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia menggelar acara tentang Paparan dan Diskusi Hasil Studi Awal Akses pada Hak Identitas di Jakarta. Acara ini digelar di Hotel JS Luwansa Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.
Peserta yang mengikuti acara ini cukup beragam, ada dari Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di antaranya dari Pekka (Perlindungan Perempuan Kepala Keluarga) dan Perlindungan Anak dari 5 Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat serta dari Pusat (Jakarta). Dari Sumatera Utara sendiri (Lingkungan Pengadilan Agama) selain Ketua PTA Medan, Ketua P.A. Tarutung Bapak Drs. Mahmud Dongoran, MH, Ketua P.A. Stabat, Ketua P.A. Panyabungan dan Ketua P.A. Kisaran juga ikut diundang dalam acara ini.
Acara pembukaan dilaksnakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 agenda acaranya adalah Pemaparan Temuan awal yang dipresentasikan oleh pihak Puskapa UI dan AIPJ, yang kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari Pihak Mahkamah Agung RI, Kementerian Agama RI, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Sosial serta dari berbagai LSM yakni PEKKA dan SIGAB.
Pada hari terakhir, yakni kamis tanggal 29 Agustus 2013 digelar acara diskusi yang pada ujungnya melahirkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan untuk penyusunan RPJMN di masa yang akan datang.
Selama acara berlangsung, nampak dengan jelas para peserta cukup antusias untuk mengikutinya. Season demi season berjalan begitu menarik sehingga tidak terasa acarapun telah berakhir. Tepat pada pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 acarapun secara resmi ditutup oleh Panitia, dengan harapan semoga apa yang diperoleh selama acara tersebut dilangsungkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga ke depan tidak ada lagi di antara rakyat Indonesia yang tidak memiliki identitas hukum karena hal tersebut merupakan hak asasi masing-masing setiap warga Negara Indonesia.
Kita harus akui, masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mendapatkan hak-hak tertentu karena mereka tidak punya identitas hukum. Mereka tidak mendapat perlindungan hukum, mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka hanya karena mereka tidak punya identitas hukum, semisal akta kelahiran dan yang lainnya.