PA Karangasem Gelar Sosialisasi Hasil Diklat PPAKP 2013
Amlapura | pa.karangasem.go.id
Sesuai dengan tradisi di PA Karangasem, pada tanggal 31 Oktober 2013 salah seorang pegawai PA Karangasem Dian Sukma Juita, SE. (Bendahara) mensosialisasikan hasil yang diperolehnya dalam Diklat PPAKP Kelas Reguler Angkatan II Tahun 2013. Diklat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2013 sampai dengan 12 Oktober 2013 ini dilaksanakan oleh pegawai perwakilan seluruh satker dari Kementerian/ Lembaga dan Pemda di Wilayah Bali.
Selama 3 (tiga) minggu, peserta memperoleh materi yang sangat padat baik teori dan praktek. Kegiatan yang bertempat di Mercure Harvestland Kuta Bali ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemda, dalam rangka menindak lanjuti amanah DPR, demi mencapai pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas.
Dalam sosialisasi tersebut, dipaparkan bahwa inti pokok materi dalam PPAKP tersebut terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004. Undang-undang tersebut diperkuat dengan PP dan PMK.
Perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2004 yaitu beralihnya administrasi keuangan ke manajemen keuangan. Hal ini dilandasi oleh semangat let the managers manage, dimana saat ini pengelolaan keuangan dilimpahkan kepada satker.
Bagan Akun Standar disusun dengan dasar pemikiran bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah dan K/L memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan, meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban APBN dengan melaksanakan penggunaan BAS dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan GFS 2001.
Dalam materi LPJ Bendahara, dijelaskan mengenai fungsi, wewenang, dan tugas bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, PMK No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satker.
Dipelajari juga manajemen kas, manajemen aset, jurnal-jurnal standard untuk pencatatan akuntansi pemerintahan, dan analisis laporan keuangan. Materi praktek diberikan untuk 4 (empat) modul ajar yaitu Aplikasi untuk Penyusunan RKA-KL, SPP/SPM, SAKPA, dan SIMAK-BMN.
Standar Akuntansi Pemerintah didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Lampiran I pada PP ini SAP berbasis akrual mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, dan berlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015. SAP Berbasis Kas menuju akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis akrual, dan tidak berlaku mulai TA 2015.
Materi terakhir PPAKP yang dipaparkan pada pagi hari itu yaitu Overview SPAN dan SAKTI, dimana menurut Dian peserta dikenalkan dengan satu aplikasi terbaru yang merupakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi, sehingga pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi Integrated Financial Management Information System (IFMIS).
IFMIS terdiri dari beberapa unsur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara, yang merupakan paket pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Di akhir kegiatan, Bapak Wakil Ketua PA Karangasem Drs. Katong Pujadi Sholeh berharap agar ilmu yang diperoleh pegawai tersebut dapat diterapkan secara praktek khususnya di satker PA Karangasem, dan antar pegawai dapat saling berbagi ilmu. Beliau juga berharap agar sistem terbaru yang ada dapat kita jalankan di periode mendatang. (dian_teamit)