Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Sri Hartati, S.H.I., M.H., Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Muda mengikuti Diskusi Pelaksanaan Putusan Perceraian di Australia dan Indonesia secara daring melalui zoom meeting pada Kamis, 20 Juli 2023. Diskusi ini di selenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun narasumber pada kegiatan ini ialah The Hon. Justice Grant (Federal Circuit & family Court Of Australia (FCFCOA),  Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum. M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI), dan Dewa Broto Joko Putranto, S.H.,LL.M. (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas).

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas membuka diskusi ini secara resmi. Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dengan asumsi bahwa di Indonesia setiap keluarga rata-rata memiliki dua anak, diperkirakan lebih dari 850.000 anak setiap tahun terancam tidak memperoleh hak dasarnya. Akibatnya, perempuan dan anak rentan jatuh miskin, tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan berpotensi menjadi korban kekerasan atau meningkatnya persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Diskusi ini merupakan awal dari penelitian serta kertas kebijakan yang akan serahkan kepada Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas. Secara umum, penelitian tersebut akan befokus pada beberapa isu penting, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan, penghitungan nafkah anak dan istri, sumberdaya yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan anak dalam perceraian, serta mekanisme pelaksanaan putusan perceraian tidak saja bagi ASN, namun juga mereka yang bekerja di sektor swasta, sektor informal serta yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak diketahui keberadaannya pada saat perceraian dilakukan (putusan perceraian verstek).

 

Tim IT PA Pematang Siantar