Responsif dan Inklusif: Pengadilan Agama Tarutung Mengikuti Bimbingan Teknis Nasional, Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum

Tarutung, pa-tarutung.go.id: Pimpinan dan Pejabat Pengadilan Agama Tarutung (PA Tarutung) yang dihadiri oleh Ketua Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., Hakim Afriansyah, S.H bersama Panitera Sriwati Br. Siregar S.H Sekretaris Akhmad Saleh Hasibuan, S.Kom dan Jurusita Alfian M. Hutagalung mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara daring melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari Kamis, (11/07/2025) pada ruang Media Center. Kegiatan ini mengangkat tema "Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan".

Dalam kegiatan Bimtek ini diikuti oleh seluruh tenaga teknis satuan kerja Pengadilan Agama se-Indonesia, termasuk jajaran pimpinan dan Aparatur di Pengadilan Agama Tarutung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman Aparatur Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang inklusif dan responsif terhadap kaum rentan, seperti penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, bencana sosial dan fakir miskin. Sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut, hadir Bapak Rezafaraby, S.H., LL.M., selaku Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum pada Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas). Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya penyusunan kebijakan hukum nasional yang berpihak pada kaum rentan terhadap ketidakadilan.

Rezafaraby menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak hanya bertumpu pada regulasi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh keadilan. Dalam kegiatan ini, jajaran pimpinan dan pejabat PA Tarutung menyimak dengan antusias paparan tersebut. Dr. Handika menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, khususnya dalam hal penanganan perkara yang melibatkan kaum rentan, melalui pelatihan berkelanjutan dan penyusunan Standar Operasional Prosesdur (SOP) yang lebih ramah terhadap kaum rentan.

Pelaksanaan Bimtek ini menjadi langkah konkret Badilag dalam mendukung program reformasi hukum nasional serta perwujudan peradilan yang inklusif dan humanis. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi serta penyelarasan program kerja di lingkungan Peradilan Agama se-Indonesia dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh Aparatur Peradilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Tarutung, mampu memberikan layanan hukum yang responsif, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini merupakan wujud nyata peran Peradilan Agama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berpihak pada seluruh warga negara, tanpa terkecuali. (DSR)