Tim Korwil PTA Ambon Gelar Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan
Tim Korwil bersama Operator Simak BMN & SAKPA Satker PA-PN Masohi
Masohi | pa-masohi.go.id
Pengadilan Tinggi Agama Ambon selenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Keuangan di Pengadilan Negeri Masohi Kamis, (03/10/2013) dan Pengadilan Agama Masohi Jum’at, (04/10/2013). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi data antara Sistem Aplikasi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Laporan Korwil dan Satuan kerja yang berada dibawahnya.
Tujuan utama diadakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan ini adalah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 24 sampai dengan 25 Nopember 2013 mendatang. Selain itu kegiatan Monev ini juga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada pada satuan Kerja sehingga mempermudah dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2013 nantinya.
Kegiatan Monev ini diikuti 4 peserta, 2 peserta dari Pengadilan Agama Masohi (Harniansi Baharuddin, SE selaku operator SAKPA dan Gunawan, A.Md selaku operator SIMAK BMN) dan 2 peserta lainnya dari Pengadilan Negeri masohi (Yunus S.Kom selaku operator SAKPA dan Dewi Handayani Tabaleku selaku operator SIMAK BMN).
Langkah awal dalam Monitoring dan Evaluasi sistem Aplikasi Keuangan adalah dengan melakukan penyamaan saldo awal tahun yang terdapat pada aplikasi SAKPA kemudian dilanjutkan dengan penyamaan realisasi anggaran baik Realisasi Belanja maupun Realisasi Pendapatan per 30 September 2013.
Sementara pada aplikasi SIMAK BMN Monitoring dan Evaluasi dimulai dengan melakukan koreksi Neraca, koreksi pencatatan nilai asset yang masih memiiki nilai 1 rupiah, penetapan status tanah serta kepemilikan sertifikat baik sertifakat tanah maupun gedung dan bangunan.
Dilihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Korwil Maluku terhadap Laporan Keuangan Pengadilan Agama Masohi pada dasarnya sudah baik , namun ada hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu penetapan status kendaraan dinas roda 2, yang merupakan temuan dari Tim Monev Hasdin, SH selaku Koordinator Wilayah untuk Laporan SIMAK BMN.
Di akhir kunjungannya, Hasdin juga mengemukakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012, setiap Kuasa Pengguna Barang diharuskan untuk membuat Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN, dan laporan tersebut disampaikan kepada KPKNL Ambon paling lambat akhir bulan Maret 2014. (Hany/IT).